SEKJEN DPP JURI IMBAU MASYARAKAT WASPADAI HOAKS TERKAIT AKSI 27 AGUSTUS: “SARING SEBELUM SHARING”

TNCGROUPNEWS.WEB.ID||| JAKARTA, 25 Agustus 2026 — Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Influencer Rakyat Indonesia (DPP JURI), Zainal Abidin, C.Med, mengimbau masyarakat agar tetap tenang, kritis, dan bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan terkait rencana aksi pada 27 Agustus 2026.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya informasi, poster digital, video, serta narasi yang beredar di tengah masyarakat. Sejumlah pemberitaan memang menyebut adanya rencana aksi pada 27 Agustus di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, namun informasi yang beredar di media sosial tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenaran dan konteksnya.

Zainal menegaskan, masyarakat tidak perlu panik maupun mudah terpancing oleh narasi yang bersifat provokatif. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat sebuah video, foto, atau narasi lama dapat dengan mudah diproduksi ulang dan disebarkan kembali seolah-olah merupakan peristiwa terbaru.

“Tetap tenang, kritis dan bijak dalam menyikapi setiap informasi. Jangan langsung percaya hanya karena sebuah informasi viral atau dibagikan berulang kali. Cek terlebih dahulu tanggal, sumber, lokasi, dan konteks informasinya,” ujar Zainal Abidin, C.Med.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan tanggal dan sumber asli video sebelum mengambil kesimpulan. Konten lama yang diunggah kembali tanpa konteks dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keresahan.

Selain itu, masyarakat diminta waspada terhadap konten yang diproduksi ulang, termasuk foto, video, poster, maupun potongan pernyataan yang telah diedit sehingga maknanya dapat berubah. Informasi yang mencatut nama organisasi atau kelompok tertentu juga sebaiknya dikonfirmasi melalui kanal resmi organisasi yang bersangkutan.

Pentingnya verifikasi semakin terlihat dari perkembangan informasi terkait aksi 27 Agustus. Misalnya, Polda Metro Jaya pada 25 Agustus 2026 meluruskan informasi mengenai rekening donasi yang dikaitkan dengan rencana aksi. Polisi menyatakan istilah “diblokir” yang beredar tidak tepat; yang dilakukan adalah permintaan penundaan transaksi sementara.

Zainal menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan bersama tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan persatuan bangsa. Sejumlah pihak juga menyerukan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.

“Jangan mudah terpancing narasi provokatif. Pastikan informasi berasal dari sumber yang jelas dan terpercaya. Kalau belum yakin kebenarannya, jangan disebarkan. Saring sebelum sharing,” tegasnya.

Menurut Zainal, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran hoaks. Setiap pengguna media sosial harus menjadi bagian dari solusi dengan menghentikan rantai penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan ketenangan, kedewasaan, dan tanggung jawab dalam menghadapi berbagai informasi menjelang 27 Agustus.

“Tetap Tenang, Kritis dan Bijak. Bersama kita jaga persatuan dan keamanan bangsa. Jangan biarkan informasi yang belum terverifikasi memecah persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa.”

Zainal Abidin, C.Med

Sekretaris Jenderal DPP JURI