KASATPEL TATARUANG/CITATA WAHYU PERMONO & EX CITATA TRI HENDRASMARA SAPUTRO KECAMATAN PULOGADUNG, DI DUGA BACKUP PROYEK2 ILLEGAL DAN BERBAU KENTAL GRATIFIKASI.

TNC GROUP NEWS WEB.ID|-Jakata 22 Januari 2026 Hari kamis pukul 15.00 wib

 Tak kenal maka tak sayang, sebenarnya pribahasa itu sudah bersifat global dinusantara ini.. dimana bapak Wahyu permono swbagai kepala sektor citata/tataruang kecamatan pulogadung jakarta timur sudah dikenal oleh awak tim investigasi media dan lembaga kontroll sosial saat menjabat di kecamatan jatinegara  jakarta timur dan kecamatan senen jakarta pusat.

Sehingga komunikasi yang sudah terjalin 2 minggu lalau pertemuan antar awak media dan sinergitas lintas lembaga dan organisasi penyikapan kebijakan publik semestinya benar benar di jalankan sesuai fungsi kinera tataruang itu sendiri, dimana awak2 media dan buser lembaga tersebut sudah memberikan data data bangunan yang bermasalah, khususnya jalan tanah mas 1, kelurahan kayuputih kecamatan pulogadung yang berdasarkan keterangan resmi/CRM/JAKI, bahwa palsu plang izin yang ada di lokasi tersebut.

Belum lagi proyek ruko ruko pondasi kelurahan kayuputih, jalan rajungan kelurahan kayuputih, jalan tenu giring rumah kost2an kelurahan kayuputih, jalan batu mutiara 1 no 47 kelurahan kayuputih, jalan pulo asem timur raya no 51 52 kelurahan jati, lalu jalan tiner 1 kelurahan kayuputih, yang didapati izin palsu, jalan bawal no 97 yang tidak memiliki izin, jalan batu sulaiman no 88 kelurahan kayuputih yang izinnya rumah tinggal padahal untuk rumah kost, jalan batu pandan sutra yang tidak memiliki izin, jalan batu amethys kelurahan kayuputih non izin, cluster Alga premier yang izinnya tidak semua, menurut keterangan mandor dodo dilokasi. Ditambah juga untuk jalan pulomas raya 39 40, kelurahan kayuputih yang jumlah lantainya sudah tidak sesuai izin namun tidak ditindak hanya SP lalu koordinasi (86) juga dibiarkan tidak di segel dan tidak ditindak oleh petugas yang berkompeten tersebut.

Adanya pendapatan daerah resmi banyak yang dihilangkan akibat ulah oknum oknum yang tidak bertanggungjawab.

Saat 2025 lalu.. kepemimpinan Bapak Tri Hendras itu pun, beserta anak buahnya bernama Donald Napitupulu banyak informasi dari warga masyarakat yang mengeluh di mintakan biaya izin yang tidak wajar alias di markup sedemikian rupa namun berkedokkan untuk biaya gambar GPA dan perangkat lainnya. 

Biasanya ada yang bermain oknum tukang gambar insial Budi dkk nya bersekongkol dengan Dinas cipta karya dan tataruang dan PTSP kecamatan pulogadung. 

"Kalau tidak diurus izinnya, SP SP akan datang terus pak" Ujar YU narasumber untuk proyek jalan kedongdong yang dimintakan 150 juta oleh bapak Tri hendrasmara dan Irawan yang sudah rolling ke kecamatan pasar rebo dab dinas jaribaru 

Ditambah pula kejadian hari ini, kamis tanggal 22 januari 2025 di pukul 13.00 wib, kantor kecamatan pulogadung yang harusnya menerima tamu siapapun, terlebih bersifat rumah rakyat dan kantor rakyat tersebut menjadi lahan pribadi segelintir oknum petugasnya yang menjaga kepentingan busuknya.

Sehingga membantu memprotect acces keluar masuk tamu yang datang. Sehingga tidak mentaati UU nomor 25 tahun 2009 terkait pelayanan publik. Juga mencoreng marwah ASN.

Kejadian tersebut langsung dilaporkan oleh waketum GAAS Gerakan Advokat & Aktifis ke Bapak Munjirin walikota jakarta timur dan bapak Kusmanto juga sebagai wakil walikota jakarta timur. Respon  aduan sangat cepat ditanggapi beliau, dan akan menghubungi camat candra pulogadung jakarta timur untuk mengevaluasi kinerja sistem oligarki dan otoriter macam itu.

"Saya tegaskan kepada para kasatpel dan bapak camat atawa dari instansi lain, seperti dinas taman dan binamarga, kalau kalian tidak bermasalah, harusnya hadapi saja kami.. dan jangan berkonspirasi mencegah/ menghalang halangi kinerja pekerja sosial, maka kalian akan dikenakan sangsi denda sebanyak 1 Milyar sesuai dengan UU PERS no 40 tahun 1999, terkait hak dan kemerdekaan kinerja PERS itu sendiri, yang mendapatkan ketegasan penting dari Mahkamah Konstitusi pada januari  2026 bahwa jurnalistik yang menggunakan kode etik dilindungi hukum dan tidak boleh dihalang halangi, apalgi dipidanakan atawa perdata. 

Sehingga keadilan, dan kebenaran yang musti disampaikan kepada petugas petugas yang berpotensi bermasalah bisa diklarifikasi/konfirmasi sesuai sumber dan data yang ada. Juga tidak berpotensi berulang melakukan kesalahan yang sama"! Ujar Fauziah SH sebagai ketua lembaga KPK Nusantara, ketua LBH PHH dan waketum GAAS juga kaperwil DKI media TNC group dan gabungan lintas media MJ Majalah Jakarta.

"Yang seharusnya disadari oleh mereka petugas petugas itu bahwa mereka digaji oleh negara dari pajak rakyat, sudah semestinya bekerja dengan amanah. Juga adanya kami tindakan koruptif bisa diminimalisir. Bagaimana jadinya nanti negara dan bangsa juga daerah kita kalau peran ini tidak berfungsi, mereka pasti semena mena.."ungkap bapak Yantho Hasibuan sebagai sekjend LSM KPK Nusantara, sekjend GAAS juga  bersama ketua umum, LSM ANTIK Agusta Chaniago.

Sampai berita dimuatkan, kasatpel Wahyu Permono dan staffnya Donald Napitupulu belum bisa dikonfirmasi. _RED